Kenangan Pribadi Dengan Mas Arief Budiman 2

Bela Kusumah Kasim

Bersama Arief Budiman dan istri, Mbak Leila

Harian the Age pada bulan April memuat sebuah berita yang meliput kunjungan Menteri Pendidikan Phil Honeywood ke Jakarta. Di bawah headline ditulis “Australia’s Universities Becomes Safe Heaven for Indonesia’s Dissident”, Australia menjadi tempat ‘Safe Heaven’ bagi para dissident Indonesia. Pernyataan itu diberitakan dalam liputan kunjungan Menteri Pendidikan Pemerintah bagian Victoria Phil Honeywood, yang berkunjung ke Jakarta bersama rombongan Australia–Indonesia Business Association. (lihat Buku: Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965 -2005 oleh Arief Budiman hal 427).

Pemerintah Victoria waktu itu dipimpin oleh Jeff Kennett sebagai Premier dari Partai Konservative Liberal yang berkoalisi dengan Partai Nasional dan berhasil merebut pemerintahan dari Partai Buruh ALP.  Jeff Kennett dikenal sangat pro-bisnis, banyak kebijakan-kebijakannya mendapat reaksi keras dari publik, terutama di bidang pendidikan, lingkungan dan social welfare.

Setelah membaca artikel tersebut, saya telepon Arief Budiman,”Mas sudah baca berita koran the Age hari ini.”

“Sudah Bel, saya dikasih tahu sama Lisa Ting,” suaranya kalem tidak menunjukan rasa kaget atau kecewa dan marah.

”Phill Honeywood menteri pendidikan Pemerintah Jeff Kennett Mas, orang konservatif, kenapa ngomong begitu, maksudnya ‘dissident’ itu ditujukan ke Mas Arief. Karena Mas Arief mengajar di Melbourne Uni atau yang dimaksud itu Goerge Aditjondro?” tanya saya.

”Ya, mungkin ada kelompok yang khawatir saya mengajar di Melbourne,” jawabnya pendek.

”Tapi pasti ada yang lapor Mas, mungkin dari the Australian-Indonesia Business Council. Mereka banyak yang menjalin hubungan bisnis dengan kroni-kroninya Suharto,” saya jawab dengan rasa gusar.

Kami bercakap lama via telepon tentang berita yang membuat saya khawatir, karena pernyataan itu akan menimbulkan pemulangan terhadap tokoh-tokoh intelektual yang outspoken. Sementara itu, Arief Budiman (AB) berbicara dengan santai dan kalem, seolah-olah hal itu “it’s not a big deal”.

Keesokan harinya, saya mengadakan pertemuan dengan Lisa Ting, untuk membahas artikel itu. Kami kemudian menghubungi George Aditjondro (GA) via telepon yang mengajar di Universitas New Castle.

Setelah diberi tahu, Goerge Aditjondro marah terhadap artikel itu. Menurutnya ada orang-orang di Kedubes RI di Canberra dan Konjen RI yang sengaja lobby untuk mengekpos para tokoh Intelektual yang kritis terhadap pemerintah Orba, terutama yang datang ke Australia.

”Bela, paspor saya diambil sama Konjen RI di Sydney. Saya lapor mau perpanjang paspor, eh terus diambil, sampai sekarang tak pernah dikembalikan. Saya ‘stateless’ sekarang nggak punya paspor”. Kata Goerge dengan nada marah.

”Goerge, kalau Anda memang dissident, dikejar sama pemerintah Orba, tapi AB kan dipecat dari Universitas Satya Wacana, dan ke Melbourne melamar posisi sebagai Kepala Indonesia Study. Jadi AB datang secara resmi,” Saya jawab sambil mencoba menenangkannya.

Dari pembicaraan dengan Lisa Ting dan GA, kami sepakat untuk menyampaikan protes atau reaksi terhadap artikel yang dimuat koran the Age. Lisa kemudian menulis surat yang dimuat di koran the Age di kolom Surat Pembaca. Surat itu juga dikirim ke Rektor atau Vice Chancellor Melbourne University. Sementara GA menulis sebuah artikel menanggapi pernyataan Phil Honeywood yang dimuat di koran Sydney Morning Herald (lihat Artikel GA di koran the Australian 23 April).

Rupanya, upaya kami membuahkan hasil yang menggembirakan.

Sebuah tanggapan dari Vice Cancellor dimuat di koran the Age. Pada dasarnya, pihak Melbourne universitas sebagai lembaga pendidikan yang independen mempunyai prinsip menghormati kebebasan berpendapat, bahwa setiap dosen atau lecturer dari negara manapun asalnya berhak untuk mengeluarkan pendapat, “Free Thinking and Freedom of Expression” (Buku: Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965 -2005 oleh Arief Budiman hal 427).

Universitas Melbourne merasa banggga dan mendapat kehormatan menerima tokoh Prominent Intellectual seperti AB, yang menduduki Kepala Pengkajian Indonesia dengan melalui proses pemilihan menurut standard Melbourne Universitas, begitu komentar Vice Chanchelor.

Kehadiran Arief Budiman memang membuat suasana di Konsulat Jendral RI di Melbourne menjadi makin khawatir terhadap hubungan diplomatik antara Australia- Indonesia. Pertemuan dan seminar tentang Indonesia di kampus-kampus atau yang diselenggarakan di Kantor-kantor NGO, sering disatroni oleh pejabat Konjen RI.

Grup Diskusi Melbourne
Minggu-minggu pertama AB mengajar di Universitas Melbourne, saya sering menelpon dan sering berkunjung ke apartemen AB. Istri AB, Ibu Leila Budiman (saya sering memanggilnya Mbak Leila) waktu itu masih di Indonesia, jadi kami sering keluar makan siang atau makan malam ke restoran Vietnam, Cina, dan Libanon di daerah Brunswick.

”Bel, bisa kumpulkan teman-teman dan mahasiswa untuk mengadakan diskusi di kampus?” tanya AB.

”Mas Arief, saya sudah cukup lama di Melbourne, jadi sudah tahu kalau diskusi soal politik tidak banyak orang-orang Indonesia dan mahasiswa yang datang Mas,” jawab saya mencoba meyakinkan AB.

”Mas, saya dan teman-teman mengelola majalah Suara Independen di sini. Itu majalah ‘underground’ diselundupkan dari Jakarta oleh teman-teman AJI (Aliansi Jurnalis Independen), kemudian dikirim ke toko Buku Nusatantara di Melbourne. Majalah itu kami photo copy, dan kami sebarkan ke masyarakat Indonesia dan mahasiswa.”

”Oh Iya, saya kirim yah, dimana dijualnya, banyak pembelinya?” AB penasaran.

”Orang-orang Indonesia pada takut membeli atau membaca, apa lagi diskusi dengan “Doktor Dissident”-Guru Besar Penentang Orde Baru seperti Mas,” jawab saya sambil guyon.

”Kumpulkan saja, nanti saya fasilitasi di Kampus,” jawab AB.

”Mas ini Melbourne Universitas, hehehe, bukan Salatiga, lagi pula student Indonesia di Melbourne kebanyakan kelas menengah, banyak yang sudah kena P4, mereka wajib lapor, dan banyak intelnya di kampus-kampus, jadi takut kena cekal,” jawab saya serius.

Pada awalnya saya merasa skeptical diskusi akan berhasil atau berlanjut dan bisa menarik para perserta, terutama dengan situasi politik di Indonesia. Para mahasiwa kebanyakan merasa takut terlibat dalam percakapan, diskusi atau kegiatan politik, karena mereka harus meminta perpanjangan paspor dan urusan tetek-bengek dengan Perwakilan Indonesia. Bayangkan, di Konjen RI ada staf bagian Sosial Politik, Staff Atase Militer dan staf lainnya yang sering tiba-tiba masuk ke ruang diskusi atau seminar untuk mengintimidasi para peserta. 

Namun meskipuan sudah saya coba menjelaskan, AB tetap bersikeras mengajak saya untuk mengumpulkan para mahasiswa, pelajar, dan orang-orang Indonesia serta para mahahasiwa Australia yang belajar tentang Indonesia. Pertemuan setiap dua Mingguan itu (forthnightly) awalnya hanya dihadiri sekitar 5 sampai 7 orang. Kadang-kadang kalau topik dan pesertanya banyak, maka diskusi informal bisa sampai malam.

AB memang mengetahui benar cara untuk mendekati dan berkomunikasi untuk mengundang para mamasiswa-mahasiswi Under Graduate, Post Graduate bahkan non-akademi, dan para mahasiswa Australia yang belajar Bahasa Indonesia, Hukum, Bisnis dan yang lain, untuk datang ke group diskusi.

Dengan adanya internet serta email, komunikasi makin cepat dan Group Diskusi Melbourne yang dimotori AB makin menarik. Ruang yang biasanya dipakai cukup memuat 20 orang, makin sempit, sehingga ruang diskusi sering dipindahkan secara mendadak. Nara sumber untuk jadi pembicara dan topik-topik pembicaraan makin luas, dari masalah Bahasa, Budaya, Islam, Ideologi Pancasila, kebebasan Pers, Dwi Fungsi ABRI, sampai topik KKN Keluarga Cendana.

Para peserta diskusi merambah ke Univeritas-universitas lainya, para mahasiswa, dosen, guru, dari suburb yang jauh, seperti dari Universitas Monash, La Trobe, Victoria University, datang ke kampus MelU. Padahal sebelum kedatangan AB, terus terang saja, saya jarang datang ke Melbourne University karena jarang ada kegiatan-kegiatan semacam Diskusi Informal gaya Satya Wacana.

Kegiatan diskusi dan seminar mulai bergeser dari Universitas Monash Kampus Clayton ke Universitas Melbourne. Fasilitas ruangan di Universitas Melbourne sejak AB jadi Guru Besar menjadi terbuka dan tersedia tanpa harus mengajukan permintaan izin secara formalitas.

Tamu-tamu yang menjadi pembicara sering diundang mendadak oleh AB, termasuk para pejabat pemerintah Indonesia yang berkunjung ke Melbourne. Pertemuan dadakan yang saya ingat, adalah pertermuan dengan Prof. Magnis Suseno, yang diundang oleh AB khusus untuk membicarakan situasi politik pasca-Suharto.

Suara Independen

Pemberedelan tiga majalah Mingguan Tempo, Detik dan Editor pada tahun 1994 oleh pemerintah Orde Baru menimbulkan reaksi besar baik di Indonesia maupun di luar negeri. 

Para wartawan yang terkena dampak dari pemberedelan, kemudian melakukan protes dan menghimpun para wartawan yang merasa simpatik untuk melawan keputusan menteri Penerangan Harmoko.  Dunia Internasional terutama kalangan media menyorot aksi-aksi unjuk rasa di Indonesia dan aksi solidaritas yang terjadi di luar negeri, seperti Australia.

Keputusan pemerintah Orde Baru melalui Kementrian Penerangan menjadi bomerang, karena akibat dari pemberedelan ke tiga majalah popular tersebut, media asing yang sebelumnya focus kepada masalah-masalah Timor Timur, berubah makin memusat ke pemerintahan di Jakarta.

Pada bulan Juni tahun 1994, saya mengorganisasi aksi unjukrasa memprotes penindasan Orde Baru terhadap kebebasan pers. Aksi unjuk rasa diselenggarakan di depan Kantor Pos Umum GPO- di Burke St di kawasan Bisnis CBD, kira-kira diikuti oleh sekitar 200 orang. Para pembicara terdiri dari Pat Walsh dari ACFOA (Australian Council for Overseas Aid), tokoh Partai Buruh ACTU cabang Melbourne dan saya sendiri yang mewakili sebagai wartawan Indonesia.

Pada tanggal 15 Agustus saya mendapat berita bahwa para wartawan yang bergabung dalam organisasi Aliansi Jurnalis Independen–AJI berkumpul di Sirnagalih Bogor, dan menyatakan pembentukan Organisasi AJI sebagai organisasi wartawan yang tidak berafiliasi dengan PWI, yang dikenal dengan “Deklarasi Sirnagalih”.

Ketika saya mendapat informasi dari sejumlah tokoh yang menanda-tanganinya, ada nama-nama yang sudah saya kenal dan pernah saya wawancarai seperti, Eros Djarot Pemimpin Redaksi Detik, Aristides Katoppo, Goenawan Muhammad, Ati Nurbati (Jakarta Post) dan Arief Budiman. (Lihat Deklarasi Sirna Galih- http://dhm86.blogspot.com.au/2016/07/deklarasi-sinargalih.html).

Pada pertemuan saya dengan AB di Melbourne, saya ungkapkan tentang keterlibatan saya dan teman-teman menyebar luaskan majalah bulanan Suara Independen. Kami mendirikan Yayasan Suara Independen dengan kotak Pos: Surrey Hills 173 beralamat 100 Union Rd, Surrey Hills VIC 3127.  Dalam suatu pertemuan, saya minta agar AB menjadi patron dari yayasan yang kami dirikan bersama Hilarius Tokan untuk membantu perjuangan teman-teman wartawan di tanah air.

“Mas Arief, ini majalah Suara Independen yang kami jual dan disebarkan di Melbourne buat membantu kawan-kawan kita,” kelihatan raut muka AB tersenyum cerah menerima copy majalah yang selama ini ternyata sering dibaca.

“Iya saya dengar ada kantor cabang di Melbourne ya? Siapa saja Bel, tolong kenalkan, terus nanti kita kumpulkan untuk berdiskusi,” jawab AB bersemangat.

”Wah hanya beberapa gelintir saja Mas yang mau ikut pergerakan, hehehe, pada takut soalnya masyarakat Indonesia di Melbourne sudah hidup dalam ‘comfort zone’, dan di sini banyak intelnya Mas,” jawab saya.

”Lha ini alamat kotak Posnya di Melbourne? Kantornya di mana Bel?” pertanyaan AB terbaca bahwa dia makin penasaran.

”Kami sewa Kotak Pos Surrey Hill 173. Saya dan Hila sudah mendirikan Yayasan Suara Independen, komplit dengan No ABN (Nomer Bisnis) jadi kami bisa mengumpulkan dana dan menjual copy majalah.” Jawab saya.

Kedatangan AB di Melbourne, secara pribadi membuat semangat saya dan teman-teman makin besar untuk membantu  AJI mendistribusikan majalah “Under Ground”.

AB menjadi langganan Majalah Suara Independen, dan namanya terdaftar sebagai Patron dari Yayasan Suara Independen, bersama saya dan Hila yang tercatat sebagai pengurus.

Kehadiran majalah yang dilarang Pemerintah Indonesia di Melbourne, ternyata menambah keresahan pihak Konsulat Jendral RI di Melbourne. Sebuah toko Hongkong Asian Grocery di Clayton pernah didatangi seorang warga Indonesia yang mengaku utusan dari Konjen RI. Pemilik toko yang saya kenal menceritakan bahwa orang tersebut mengaku dari pihak Konjen dan mengatakan bahwa Suara Independen atau ‘SI’, yang saya kirim ke toko itu untuk dijual, dilarang karena diangap majalah ‘Underground’.

Stanley, pemilik toko itu, mengatakan bahwa kalau majalah Indonesia seperti Femina, dan lainnya tidak ada masalah. Tapi kalau majalah “Suara Independen”, ia tidak mau menjualnya karena tidak mau berurusan soal politik.

Saya hanya bisa geleng-geleng kepala, berpikir betapa “paranoidnya” pemerintah Indonesia, terhadap kehadiran Majalah SI yang berkotak Pos di Melbourne. Ketika hal ini saya ungkapkan kepada AB, kami hanya tertawa, mereka tidak tahu bahwa salah satu pendukung majalah ini adalah Guru Besar jebolan Harvard University.

***

bersambung

Dikutip dari buku ‘Arief Budiman, Melawan Tanpa Kebencian’

Bela Kusumah Kasim, wartawan yang tinggal di Melbourne dan berperan aktif pada masa reformasi politik masa 1998 lewat tulisan-tulisannya dan mengelola diksusi-diskusi politik.

LondonEditor

Leave A Comment