Pro-demokrasi? Jangan Pilih Anak dan Mantu Presiden Jokowi

Kenapa? Karena tidak baik untuk penguatan demokrasi. Kok bisa? Teruskanlah membaca.

Alasan lainnya, juga karena akan mencoreng pencitraan Presiden Joko Widodo selama ini, sebagai pemimpin yang bersih, jujur, dan merakyat, yang diupayakan oleh presiden sendiri dan juga para pendengung setianya. Kasihan rasanya: sudah habis-habisan ‘jaim’ tapi malah nanti dikenang terus dengan citra sebagai presiden KKN, hanya semata-mata karena anak dan menantu yang aji mumpung memanfaatkan kolusi dan nepotisme untuk jadi kepala daerah.

Di Pilkada serentak September 2020 nanti, ada tiga kerabat Jokowi yang akan maju, yaitu putra sulung Jokowi -Gibran Rakabuming- menantu Jokowi -Bobby Nasution- dan tulang atau paman dari mantu Jokowi itu -Doli Sinomba Siregar -sementara adik ipar Jokowi -Wahyu Purwanto- sudah mundur dari Pilkada Gunung Kidul.

Tapi batasilah penolakan hanya pada putra dan menantunya, yang tak punya rekam jejak politik sama sekali.

Sedang Doli Sinomba Siregar -adik kandung dari besan perempuan Jokowi- bukanlah politisi katrolan Jokowi karena merupakan kader Partai Golkar dan dalam Pilkada 2020 akan maju sebagai calon bupati untuk Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Doli pernah menjadi anggota DPRD Sumatra Utara, walau lewat pergantian paruh waktu pada 2017 karena anggota DPRD dan kader Golkar yang terpilih lewat pemilihan terjerat kasus suap. Dia juga pernah maju jadi calon wakil gubernur Sumut tahun 2018 lalu dan caleg DPR-RI dari Partai Golkar namun keduanya gagal, jadi karir politiknya memang belum teruji lewat pemilihan langsung dan belum pasti pula hubungan dengan Jokowi kali ini akan mengkatrol perolehan suaranya.

Apapun, Doli Sinomba Siregar jelas seorang politikus yang sudah beredar, bukan sekedar karena kerabat presiden.

Sekarang Bobby Nasution? Kalau orang Medan bilang, “Bah, di perusahaan saja dia tak mampu jadi orang nomor satu, cuma Direktur Marketing-nya dia. Itupun jangan-jangan karena punya saham saja.” Bobby Nasution -yang menikah dengan putri Jokowi- akan maju di Pilkada Walikota Medan dan seharusnya pahamlah dengan komentar anak-anak Medan, yang sering terdengar pahit tapi benar. Dia pernah jadi manajer klub Medan Jaya di jaman Galatama dan Liga Indonesia tapi lewat begitu saja tanpa terlihat determinasi dan konsistensinya di dunia sepak bola Medan. Mendaftar ke PDI-P dan Golkar hanya sekitar setahun menjelang pilkada, Bobby cuma membuktikan diri sebagai orang yang sama sekali tak paham politik tapi menyederhanakan sebagai kekuasaan semata, dan jelas tak menghormati kaderisasi partai.

Jadi seandainya Bobby bukan menantu Presiden Joko Widodo, mungkin tak akan ada partai politik yang mau -kata orang Medan- ‘menerge’ nya (melirik atau menyapa).

Mirip dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, yang dikenal sebagai pengusaha kuliner dan aplikasi, salah satunya dengan martabak Markobar yang sempat meroket jadi berita di beragam media di periode pertama pemerintahan Jokowi, walau belakangan dikabarkan ada outlet Markobar yang tutup di Semarang dan Batam sementara rencana ekspansi ke Filipina tak terdengar lagi. Banyak pengusaha di dunia yang menjadi politikus, bahkan jadi presiden -Trump dan Jokowi- tapi setelah keberhasilan bisnisnya teruji puluhan tahun -property maupun mebel. Ditolak oleh DPC PDI-P Solo sebagai jalan masuk untuk bakal calon walikota Solo, dia malah mendaftar ke DPD PDI-P Jawa Tengah, yang bukan saja memperlihatkan tak paham politik tapi juga ‘menghalalkan segala cara’ untuk membuka jalan menuju kekuasaan.

Kemungkinan besar hanya rasa ‘percaya diri’ sebagai anak presiden yang berlebihan yang membuat dia berani-beraninya mengangkangi tradisi partai politik. Untunglah dia bertanding di Solo, kalau di Medan bisa panas kupingnya mendengar, “Mentang-mentang anak presiden, terus sukak-sukak dia saja.”

Semua warga negara berhak

Persis! Kalau melanggar hukum, sudah pastilah seruannya agar Gibran dan Bobby segera ditangkap tapi sebaiknya ‘jangan pilih’ karena mereka memang punya hak yang dijamin konstitusi.

Tapi cara berpikir ‘hak warga negara’ itu pulalah yang dulu dipakai di jaman Presiden Soeharto bahwa semua anaknya -sama dengan warga negara Indonesia lain- berhak menjadi pengusaha dan politikus tapi jelas anak-anaknya mendapat keistimewaan ketika bebisnis -ada kewajiban beli mobil produk putra presiden- dan berpolitik -putri presiden jadi Menteri Sosial.

Lagipula toh politik Indonesia baru sebatas perebutan kekuasaan -koalisi partai di tingkat nasional bisa berbeda sama sekali dengan di provinsi- bukan pada perjuangan ideologi yang membutuhkan kaderisasi yang ketat. Tapi itulah, selagi presiden-nya Jokowi, yang kerja keras menjaga citra sebagai presiden yang bersih, jujur, dan merakyat -plus kadang bercitra ‘naif’- maka kita dukung habislah pencitraan itu untuk Indonesia masa depan.

Maka disarankan Gibran (32 tahun) dan Bobby (29 tahun) masuk saja dulu menjadi anggota satu partai -apapun partainya- magang dengan politikus senior untuk belajar berpolitik, memimpin tim politik, dan mendengar aspirasi para pemilih karena -seperti kata bapak dan mertua mereka berdua- “Dunia bisnis berbeda dengan dunia politik.”

Masalahnya kedua anak muda itu tampaknya bukan mau terjun ke politik tapi mau berkuasa cepat kilat, mungkin dengan cara berpikir yang tersedia tinggal Pilkada 2020, berhubung pilkada berikut tahun 2025 bapaknya dan mertuanya tak jadi presiden lagi dan peluang merekapun makin menipis. Itulah dia aji mumpung dan rada maksa dikit.

Jadi kalau Anda mau berinvestasi untuk demokrasi yang lebih kuat -bukan mengekalkan nepotisme- dan bahwa politik itu untuk kepentingan rakyat -bukan demi kekuasaan semata- maka nanti janganlah pilih Gibran maupun Bobby.
***

pencerita

Leave A Comment