Ke Timor Lorosae Aku kembali

Titi Irawati

Sabtu pagi itu, 4 September 1999, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan mengumumkan hasil referendum.

Embun masih pekat ketika aku bangun. Pagi itu kantor Yayasan HAK, sebuah organisasi hak asasi manusia di Timor Timur yang berdiri sejak tahun 1996, lenggang. Teman-teman masih tergolek di atas tikar di ruang pertemuan. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, aku segera menyalakan komputer. Laporan untuk satu majalah di Jakarta harus aku kirim siang ini. Saking seriusnya, aku tak menyadari ketika Neves datang dan berdiri di sampingku. “Pagi-pagi jangan terlalu serius,” katanya sambil menyodorkan paun dan segelas kopi panas.

“Cepat mandi. Hari ini kita akan mendengarkan hasil referendum,” katanya lagi. Aku menjawab sambil tetap menatap layar monitor, “Ah, paling-paling kalian kalah.”

Laki-laki kelahiran Ainaro itu tergelak. “Jangan begitu. Kita akan menang dan merdeka,” katanya sambil menutup daun pintu tempatku bekerja.

Aku belum sempat mandi ketika teman-teman memanggilku dari lantai bawah. Aku segera beranjak. Sambil mengunyah paun aku menyambar buku tulis dan pena, lalu bergabung dengan mereka. Kami menyaksikan Kofi Annan membacakan hasil referendum melalui saluran televisi Portugal, Radio e Televisão de Portugal (RTP). Tak ada yang bersuara ketika Sekretaris Jenderal PBB membacakan pengumuman itu.

Begitu pengumuman selesai dibacakan, mereka langsung meloncat gembira. Kami saling berpelukan. Teman-temanku menangis karena gembira. Hanya itu. Kemerdekaan bagi rakyat Timor Timur merupakan satu langkah awal untuk meniti sebuah jalan yang masih panjang. Bahkan, mungkin teramat panjang.
Empat September akan menjadi hari yang bersejarah bagi Timor Timur. Hari itu dunia telah menjadi saksi ketika 344.588 rakyat Timor Timur yang berhak memilih telah menolak tawaran otonomi luas yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia. Bukti sudah jelas, 78.5% memilih merdeka dan hanya sisa minoritas yang menerima tawaran otonomi luas itu.

“Mengapa dua opsi diberikan kepada rakyat Timor Timur.” Begitu pertanyaan Krishna, keponakanku yang ketika itu duduk di bangku SMA. Setelah Presiden B.J. Habibie mengumumkan pada tanggal 27 Januari 1999 bahwa Pemerintah Indonesia akan memberikan dua opsi kepada rakyat Timor Timur, sebagian besar orang Indonesia terkejut.

Selama 23 tahun lebih, masalah Timor Timur tidak berhasil diselesaikan secara damai, adil dan dapat diterima oleh dunia internasional. Di satu pihak Pemerintah Indonesia menganggap kehadirannya di Timor Timur atas undangan dari sebagian masyarakat yang memilih integrasi. Tahun 1976, setelah melancarkan perang total terhadap rakyat Timor Timur, wilayah itu diklaim sebagai provinsi ke-27, yang disahkan oleh DPR melalui UU No. 7/1976.

Dua tahun kemudian MPR mengeluarkan Tap VI/MPR/1978 yang mengesahkan penambahan wilayah tersebut. Di pihak lain PBB menganggap serbuan dan pencaplokan wilayah itu oleh Pemerintah Indonesia sebagai tindakan ilegal. Selama itu pula PBB tetap menganggap Timor Timur sebagai wilayah yang tak berpemerintahan sendiri (non-self-governing territory). Dan selama Indonesia berkuasa di Timor Timor telah terjadi pembunuhan, penculikan dan penyiksaan, pemerkosaan, dan berbagai tindak kekerasan lainnya sehingga menimbulkan perlawanan rakyat yang hebat. Rakyat Timor Timur terus menuntut agar diberi kesempatan untuk menentukan nasib sendiri melalui sebuah proses yang damai dan demokratis.

“Tapi, apakah rakyat Timor Timur sebenarnya telah siap merdeka?” begitu tanya Nina, teman satu pondokan, seorang pramugari sebuah maskapai penerbangan.

Soal siap atau tidaknya rakyat Timor Timur merdeka, aku pernah mendiskusikannya dengan Nuno Rodriguez – relawan Yayasan HAK yang baru lulus dari Jurusan Komunikasi Universitas Indonesia. Kalau dibilang siap, kata Nuno, rakyat Timor Timur telah siap merdeka sejak 1975. Ketika itu Fretilin mendeklarasikan kemerdekaannya, tapi tidak diakui oleh negara-negara adikuasa. Ketika sebuah bangsa mendeklarasikan kemerdekaan, tak perlu dipertanyakan lagi apakah mereka siap atau tidak.

“Apakah ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa Indonesia juga telah siap?” Nuno balik bertanya. “Pasti Indonesia juga belum siap,” kata Nuno, serius.

Memang sejarah telah membuktikan, di negara manapun, ketika rakyatnya dijajah oleh bangsa lain, pastilah mereka akan memberontak dan melakukan perlawanan.

Di kalangan rakyat Timor Timur sangat populer semboyan dalam bahasa Portugis patria ou morte, yang artinya ‘tanah air atau mati.’ Di kalangan yang tidak berbahasa Portugis, semboyan yang terkenal adalah mate ka moris ukun rasik an: ‘hidup atau mati, merdeka.’ Nuno melanjutkan, “Sangat tidak bebas kan kalau kita dijajah.” Karena itu rakyat Timor Timur ingin merdeka dari kolonialisme Portugis dan juga ketika Indonesia menguasai Timor Timur menggantikan Portugis.

Tapi, Pemerintah Indonesia selalu melakukan propaganda bahwa Timor Timur tidak layak merdeka. Bahkan propaganda itu berlangsung setelah pengumuman dua opsi.

“Secara ekonomi Timor Timur tak layak merdeka,” kata salah seorang pejabat Indonesia. Pejabat yang lain mengatakan: “Dari segi sejarah, Timor Timur punya kesamaan dengan Indonesia, sehingga tak ada alasan untuk merdeka.”

Semua itu tentu omong kosong belaka. Para pejabat itu hanya ingin berdalih bahwa invasi ke Timor Timur adalah sah secara hukum. Semua orang tahu bahwa dalam hukum internasional tak ada satu pun pertimbangan ekonomi maupun sejarah yang bisa dijadikan alasan untuk menolak hak rakyat sebuah bangsa untuk menentukan nasib sendiri.

Dan Timor Timur, setelah pengumuman kemenangan, seluruh negeri berubah menjadi sepi. Dan senyap. Tak ada perayaan, tak ada pesta, dan tak ada luapan kegembiraan di jalan-jalan, seperti yang aku bayangkan sebelumnya.

Kota Dili -yang luasnya kira-kira sama dengan satu kecamatan di Jakarta- seperti seperti tak berpenghuni. Padahal sejak kedatangan UNAMET , Dili menjadi sebuah kota internasional. Manusia dari berbagai negara dan bangsa ada di sini. Tapi perubahan datang begitu drastis. Bahkan, setelah pelaksanaan referendum, Dili menjadi seperti kota mati.

Referendum rupanya membuat penduduk sudah mencari tempat yang aman akibat teror dan intimidasi oleh aparat bersenjata. Beberapa kampung sudah melompong. Mereka memilih tempat di hutan-hutan. Penduduk Dili kembali mengungsi setelah kelompok bersenjata anti-kemerdekaan -yang lebih dikenal dengan sebutan milisi- Aitarak dan Besi Merah Putih melakukan serangan beruntun ke seluruh kota. Kaum perempuan dan anak-anak -karena laki-laki tua dan muda yang menjadi sasaran milisi telah mengungsi terlebih dulu- segera melarikan diri ke bukit-bukit di selatan. Sebagian lain bersembunyi ke tempat-tempat yang mereka anggap aman.

Kekerasan oleh milisi sebenarnya telah dimulai pada bulan Desember 1998. Mereka melakukan kekerasan dengan sasaran orang-orang yang menuntut referendum atau menginginkan kemerdekaan. Begini ceritanya. Setelah Presiden Soeharto dijatuhkan melalui demonstrasi-demonstrasi rakyat, di Timor Timur juga ada kebebasan politik. Para mahasiswa Timor Timur, yang sebelumnya aktif dalam gerakan reformasi, kemudian mengajukan tuntutan ‘referendum’ sebagai penyelesaian damai untuk masalah Timor Timur. Tuntutan ini semakin berkembang, para mahasiswa membentuk komite-komite yang berkeliling sampai tingkat kecamatan untuk menjelaskan kepada rakyat tentang tuntutan mereka.

TNI yang di masa lalu menghadapi tuntutan semacam ini dengan keras, setelah reformasi sepertinya menjadi kikuk. Maklum hampir di seluruh wilayah Indonesia, TNI mendapat sorotan. Rakyat menuntut diadilinya para anggota Kopassus yang melakukan penculikan mahasiswa. Mahasiswa menuntut diadilinya para pelaku penembakan mati demonstran di Semanggi, Jakarta, tahun 1998. Juga menguat tuntutan agar TNI meninggalkan peran sosial-politiknya, dan hanya berkonsentasi pada tugas pertahanan.

*** dicuplik dari Ke Timor Lorosae Aku Kembali, yang segera terbit dalam Keping Kenangan, kumpulan memoar orang biasa

sonkski ekalya

Leave A Comment