Mari Bung, Rebut Kembali…!

Dianto Bachriadi dan Anton Lucas

Pagi itu, Rabu 20 Mei 1998, adalah hari kedua Sobari (37) ‘libur’ kerja. Jakarta dalam suasana sangat tegang. Puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR di Senayan. Ratusan ribu mahasiswa di berbagai kota lain melakukan hal yang serupa. Hampir seminggu jalanan, alun-alun, dan gedung perwakilan rakyat yang ada di kota-kota besar di Indonesia ditumpahi ribuan demonstran. Dalam setiap demonstrasi mahasiswa dan rakyat kebanyakan bergabung. Tuntutan mereka jelas, menuntut agar Soeharto berhenti sebagai presiden. Berbagai ungkapan dalam spanduk, poster, atau coretan di tempat-tempat umum bahkan menuntut Soeharto diadili dan dimintai pertanggungjawaban atas perilaku politiknya selama berkuasa. Di Bandung, misalnya, atap gedung DPRD Jawa Barat di lingkungan Gedung Sate yang berwarna hitam ditulisi kata-kata turunkan Soeharto berwarna putih hingga memenuhi seluruh atap. Di seberang gedung, sebuah dinding seng penutup lahan kosong ditulisi tulisan yang sangat besar ‘gantung Soeharto!.’

Di kampung-kampung, terutama di sekitar Jabotabek, suasana tegang juga terjadi. Demikian pula di Desa Cibedug. Penduduk Desa Cibedug terus mengamati dan menanti dengan tegang apa yang akan terjadi dengan Soeharto, nama yang bagi sebagian besar penduduk telah menimbulkan amarah dan dendam yang berkepanjangan. Sejumlah peristiwa yang menggegerkan, seperti tertembaknya empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 disusul aksi penjarahan dan pembakaran di Jakarta keesokan harinya, kemudian terjadi. Dalam aksi kerusuhan ini, banyak penduduk kampung sekitar Jakarta terlibat, baik dengan cara dimobilisasi maupun tidak. Bahkan ada dari mereka yang turut terpanggang api. Menyikapi perkembangan yang terjadi, politik yang loyal kepada Soeharto tidak memiliki banyak pilihan kecuali mendukung tuntutan demonstran.

Sobari, yang tidak pernah lepas dari radio kecilnya, terus memantau perkembangan yang terjadi di Jakarta. Kamis, 21 Mei 1998, tiba-tiba dia terhenyak, seperti jutaan rakyat Indonesia yang lain, ketika semua media elektronik menyiarkan berita tentang pengunduran diri Soeharto sebagai presiden RI periode 1998-2003. Jabatan itu baru dipegangnya selama 71 hari. Soeharto tampaknya tidak punya pilihan lain ketika berbagai alternatif penyelesaian krisis ekonomi-politik yang ditawarkannya ditolak oleh banyak pihak, termasuk oleh lingkaran elite politik di sekitarnya.

Beberapa jam setelah pengumuman pengunduran diri Soeharto, Sobari menghubungi beberapa petani yang tinggal di sekitarnya untuk menduduki dan mencangkuli lahan di Tapos. Hasan, salah seorang yang dihubungi, ternyata punya fikiran yang sama. “Kekuasaannya telah tumbang. Sekarang tidak ada lagi penguasa yang lain di tanah itu,” kata Sobari. Meskipun demikian, Sobari mengajak Hasan untuk mulai menggarap tanah Tapos keesokan harinya, tetapi hasan malah Hasan malah mengatakan, “Engke wae pas lohor (nanti saja saat dhuhur).”

Segera siang itu Sobari dan Hasan bertemu lagi dengan tiga kawannya yang berani mewujudkan impian panjang mereka yang sudah hampir terkubur. Dengan berbekal pacul dan tali rafia mereka memasuki Peternakan Tapos dari sisi belakang. Mereka kemudian mematok lahan sekitar lima ribu meter persegi Kelima orang itu, Hasan, Sobari, Badrudin, Atin, dan Anang, masing-masing mematok sekitar seribu meter persegi. Pada tali rafia yang mereka rentang mengelilingi lahan yang dipatok mereka gantungkan sebuah poster yang bertuliskan “Setelah penguasa lengser, tidak ada penguasa yang lain.” Setiap hari mereka membersihkan dan mematok lahan.

Warga lain merespons usaha kelima pioneer itu. Upaya Sobari dan keempat kawannya berhasil memecah ketakutan yang selama ini mengungkung para petani. Keesokan harinya, beberapa warga lain mengikuti tindakan Sobari dan keempat kawannya. Untuk menandai batas tanah yang mereka patok, para petani menanam pohon pisang dan singkong. Hingga 23 Mei 1998 para petani masih bergembira, sebagaimana dicatat oleh Sobari: Sabtu, 23 Mei 1998. Hasan bersama anaknya-istrinya begitu gembira. Anaknya bermain-main. Begitu juga dengan yang lain. Atin dan anak-istrinya juga tidak kalah gembira. Dia malah membawa sepikul anak pisang yang siap ditanam.

Tetapi, ketika mereka sedang bergembira, tiba-tiba datang dua orang pekerja PT RSB bersama sejumlah aparat keamanan. Para petani pun terkejut. Dua pekerja PT RSB dan aparat keamanan yang menyertainya itu melarang warga mematok dan menggarap lahan di Tapos. “Pak Hasan, kalau hal ini diteruskan, maka Pak Hasan akan berhadapan dengan aparat kepolisian!” kata Made Soewecha, Koordinator Peternakan Tapos. Sebagai gantinya, PT RSB manawari petani lahan seluas lima hektar. Kepada Hasan dan Sobari aparat juga menawari jabatan mandor hutan.

Pada 29 Mei 1998 para petani, ketua RT, RW, dan kepala dusun di Cibedug dipanggil ke kantor kecamatan untuk membicarakan soal penggarapan kembali lahan di Tapos. Dalam pertemuan ini ditegaskan, para petani dilarang menggarap lahan di Peternakan Tri-S Tapos. Setelah itu penjagaan Peternakan Tri-S Tapos oleh aparat kemanan dan militer ditingkatkan.

Sejak saat itu, para petani tidak lagi menggarap lahan yang telah mereka patok. Meski demikian, bukan berarti para petani telah patah semangat untuk mendapatkan kembali lahan. Sobari, misalnya, mencari dukungan kepada LBH Jakarta. Lewat usaha Sobari ini pula masyarakat Cibedug berjumpa dengan sejumlah aktivis mahasiswa. Dari pertemuan yang diselenggarakan LBH Jakarta itu yang juga dihadiri oleh sejumlah aktivis mahasiswa dari Bogor, ada mahasiswa yang meminta alamat mereka di Cibedug dan berjanji akan datang berkunjung. Benar saja, keesokan harinya para mahasiswa dari Bogor itu datang dan bahkan menginap di Desa Cibedug. Kunjungan pertama ini kemudian disusul oleh kunjungan selanjutnya secara berkala. Selanjutnya terjadilah upaya-upaya konsolidasi yang intensif di tingkat warga Cibedug untuk mewujudkan cita-cita mereka merebut kembali tanahnya.

Meski demikian, Sobari sempat pesimis terhadap LBH Jakarta. Menurutnya, kerja LBH sangat lambat dan terlalu mementingkan bukti kepemilikan atau hak yang dapat dipakai untuk menggugat PT RSB di pengadilan atau dijadikan pegangan petani untuk menggarap kembali tanah Tapos. Bahkan salah seorang staf/pengacara dari LBH Jakarta – Tubagus, SH, — mengatakan kepada Sobari bahwa HGU yang dikantongi oleh PT RSB sah secara hukum. Hal ini tentu saja membuat Sobari yang masih buta soal hukum agraria nyaris putus semangatnya.

Meski demikian, LBH Jakarta mengirimkan juga Tim Pencari Fakta ke Desa Cibedug dan mendatangi sejumlah kantor pemerintah daerah untuk mencari kejelasan soal riwayat dan asal-usul tanah di Tapos. Sesuai permintaan LBH Jakarta, sebelumnya Sobari menyerahkan sejumlah fotokopi KTP warga setempat untuk kepentingan proses pembelaan. Sementara LBH Jakarta mulai menindaklanjuti pengaduan Sobari dan kawan-kawannya, Sobari aktif menyebarkan kronologi kasus sengketa tanah di Tapos yang disusunnya, berikut daftar perusahaan keluarga Soeharto yang pernah dimuat oleh majalah Warta Ekonomi ke berbagai media cetak. Sobari juga aktif mengikuti berbagai pertemuan para korban penggusuran di Jabotabek yang difasilitasi LBH Jakarta.

Situasi di Desa Cibedug sendiri berkembang lebih cepat dari proses hukum yang dilakukan oleh LBH Jakarta. Konsolidasi dan berbagai pertemuan antar petani penggarap yang difasilitasi mahasiswa Bogor dan STI (Serikat Tani Indonesia) berlangsung cukup intensif. Dalam proses konsolidasi ini para petani memperoleh dukungan dan pembelaan dari berbagai elemen gerakan mahasiswa dan organisasi non pemerintah (ornop) yang berbasis di Bogor, seperti STI (Solidaritas Tani Indonesia), SI (Solidaritas Indonesia), Front Indonesia dan LBH-Ampera.

Setelah proses konsolidasi itu, pada 15 Juli 1998 sekitar 300 petani berbondong-bondong mendaki jalan setapak memasuki Peternakan Tapos, bergotong-royong mengapling tanah, mencangkulinya, dan menanam sayuran dan palawija. Tetapi, di tengah-tengah kegembiraan mereka, datang 30 petugas keamanan dan sejumlah tukang pukul yang dipimpin oleh Made Soewecha, Koordinator Peternakan Tapos. Mereka membubarkan petani, mencabuti bibit tanaman, dan menebas patok-patok yang sudah ditanam. Mereka juga mengancam dan mengejar siapa saja, termasuk para mahasiswa yang mendampingi petani. Dua mahasiswa, Ade dan Idil, mengalami luka-luka akibat pukulan petugas keamanan. Akibat pukulan itu Ade, Mahasiswa Pakuan, Bogor, sempat pingsan sekitar enam jam dan Idil harus mendapatkan jahitan di kepala. Sementara itu, Ujang, seorang petani yang coba melindungi Ade dan Idil, mengalami luka-luka. Sebelumnya, Ade dan dua kawannya coba mencegah tindakan aparat keamanan dan satuan pengaman PT RSB dengan mengajak berdialog. Tetapi, pembicaraan tidak berlangsung lama. Ade dan dua temannya kemudian digebuk dan diteriaki “PKI, PKI…”

Meski demikian, hadangan petugas keamanan tidak membuat para petani surut langkah. Esok harinya mereka kembali memasuki areal peternakan dan menggarap kembali lahan yang sebelumnya sudah diobrak-abrik oleh petugas keamanan. Hari ini Hasan sempat dipukul oleh aparat keamanan.

Pada hari itu juga, 25 orang wakil petani dan mahasiswa mendatangi kantor Komnas HAM untuk mengadukan soal tindak kekerasan yang mereka alami di hari kemarin. Para petani juga mendapat dukungan dari berbagai kelompok, dengan mengeluarkan seruan, pernyataan sikap, serta tuntutan. Salah satu isi tuntutan mereka adalah meminta agar tanah yang dirampas oleh mantan Presiden Soeharto diusut. Atas seruan, pernyataan sikap, dan tuntutan ini banyak pihak berkomentar, termasuk mantan Pangab Jenderal Wiranto. Wiranto mengatakan, penjarahan semacam yang terjadi di Tapos jelas-jelas melanggar hukum, dan pihaknya sudah menginstruksikan kepada Bakorstanasda (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah) di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi dengan tindakan tegas, menangkap, dan mengusut oknum-oknum pelakunya tanpa pandang bulu. Instruksi Wiranto ini ditanggapi oleh Pangdam III/Siliwangi pada waktu itu, Mayjen TNI Purwadi, dengan menyatakan pihaknya tidak akan menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan aksi petani penggarap di Tapos. Sementara Andi Ghalib, mantan Jaksa Agung, mengatakan bahwa perbuatan petani adalah tindak kriminal.

Pada hari itu juga muncul berita di media massa cetak bahwa selain mematoki dan menggarap lahan di Tapos, petani Cibedug juga mencuri dan menyembelih ternak. Berita ini ternyata tidak benar. Pihak kepolisian juga menyanggah berita tersebut. Petani dan LBH-Ampera menduga isu tersebut dihembuskan oleh PT RSB karena perusahaan ini gigih menghentikan aksi petani penggarap.

Seakan tak peduli atas berbagai komentar yang muncul, petani terus menggarap lahan di Tapos secara terorganisir. Rata-rata petani mendapat antara 3.000 meter sampai 6.000 meter lahan. Melalui kelompok-kelompok kecil yang mereka bentuk berdasarkan lokasi tempat tinggal, para petani menerapkan sejumlah pembatasan untuk mencegah terjadinya penggarapan tanah secara berlebihan atau tindakan yang melenceng dari tujuan semula, yakni menguasai kembali lahan pertanian mereka.

Mereka menentukan sendiri pemimpin tiap kelompok dan seluruh kelompok. Secara organisatoris, para petani tergabung dalam dalam STI wilayah Cibedug. Selain itu, para petani melakukan upaya yang mereka sebut sebagai “penataan produksi” untuk membangun organisasi tani yang solid dan kuat.

Petani aktif pula melakukan aksi massa dan pengajuan tuntutan-tuntutan ke berbagai instansi pemerintah. Puncak aksi massa itu adalah saat ratusan petani Tapos yang tergabung dalam STI dan sejumlah pemuda serta mahasiswa membentuk aliansi gerakan yang dinamakan ALARM (Aliansi Aksi Rakyat Menggugat). Aliansi ini melakukan demonstrasi tutup mulut menuju ke rumah Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta, untuk menuntut pertanggungjawaban atas segala hal perilaku buruk Soeharto selaku presiden RI, khususnya perilaku buruk yang dilakukannya di Tapos.
***

Cerita ini penggalan dari buku Merampas Tanah Rakyat: Kisah Petani Tapos dan Cimacan, terbitan Kepustakaan Populer Gramedia 2001. Dianto Bachriadi memberikan naskah ini saat melakukan fund raising ke kawasan Eropa untuk Konsorsium Pembaruan Agraria KPA.