Terbayangkan selintas Ahok mungkin diminta para pemimpin dan sesepuh partai untuk mundur dari pilkada namun ditawari jabatan menteri. Diraba-raba dengan cara berpikir Orde Baru, mungkin Ahok cocok jadi Menteri Sosial, yang tak perlu banyak berurusan dengan para pejabat negara lain, anggota DPR, dan pengusaha sehingga tak perlu mengeluarkan komentar-komentar pedasnya.
Dan Ahok era Orde Baru itu -pastilah yang dipakai media nama Basuki Tjahaja Purnama- akan nurut. Jika menolak, selesailah sudah karier politiknya.
Alasannya? Ahok bikin heboh, dan politik di bawah Soeharto tak boleh heboh.
Tapi pastilah pula, di zaman Orde Baru, Basuki Tjahja Purnama -keturunan Cina- tak akan mungkin jadi calon gubernur yang akan dipilih para anggota DPRD.
***
Seorang kawan -yang belasan tahun sempat masuk jajaran pemerintah dan dalam satu kesempatan resmi pernah rapat dengan Ahok -masih sebagai wakil gubernur- melihat keriuhan pilkada DKI Jakarta dengan -menurut saya- kaca mata Orde Baru.
Waktu itu, sekitar pertengahan Januari 2017, kami mereka-reka pemenang pilkada DKI Jakarta 15 Februari dan sepakat Ahok bakal menang. Tak ada peluang dari Agus, begitulah sok tahu kami. Namun soal Anies, kami berbeda pendapat: saya melihat mantan menteri pendidikan tersebut juga tidak berpeluang tapi kawan itu melihat cukup besar peluangnya, tapi kurang bagus pengelolaanya.
Kira-kiranya, Anies -kata kawan tadi jika diringkas- seharusnya mengangkat isu perpecahan di kalangan masyarakat. “Siapa yang harus bertanggung-jawab dengan perpecahan di masyarakat?”. Dia mungkin tidak suka dengan ceplas-ceplos Ahok, dan menurutnya rapat dengan Ahok dulu itu tidak banyak bergerak karena gaya berkomunikasi Ahok. Sama bawahan dan masyarakat mungkin bisa seperti itu, tapi dengan yang selevel belum tentu jalan, tambahnya.
Saya diam.
Pada satu sisi memang Ahok rasanya tak usah menyambar semua hal dengan gaya ‘no frills’-nya, yang tak dikemas tapi langsung ke intinya. Bukan cuma membuang energi, juga bisa tidak membawa kemana-mana selain membuat orang kesal. Keributannya dengan anggota DPRD, misalnya, membuat anggaran jadi sempat tertahan. Dan bukan pula hanya bisa menghambat kerja, juga mengundang kekesalan. Seperti kata seorang supir taksi Blue Bird ber-KTP Jakarta ketika iseng-iseng saya tanya, tahun lalu: “Orangnya nggak sopan Pak.”
Jadi -jalan pikiran kawan tadi- jika Anies mengeksplotir kelemahan itu dalam kampanyenya dan tidak terjebak dalam program pembangunan, maka peluang Anies akan semakin besar. “Kalau bicara membangun Jakarta, jelas sulit bersaing sama Ahok yang sudah bekerja,” begitu tambahnya.
Waktu itu debat pertama sudah berlangsung, ketika Anies menyarankan Ahok agar menghormati kata-kata dengan mengutip Bung Karno yang mengatakan bahwa berbicara perlu juga dan jangan cuma bekerja. Tapi yang disampaikan Anies itu rasanya akan sulit dimengerti orang banyak. Mungkin akan lebih langsung, misalnya, jika”Anda sekarang mau memecah belah masyarakat lagi dengan menghina dosen.”
***
Kami berdua bukan pendukung Anies, tapi melihat kampanye politik sebagai pencitraan dan upaya mengelola isu walau tanpa perlu substansi. Sebagai orang yang sudah lama bekerja di media, saya juga melihat ada sisi-sisi Ahok yang bisa dijadikan senjata bumerang yang balik menyerangnya. Kasus dugaan penistaan agama Surat Al Maidah 51 adalah salah satu bukti dari pengelolaan isu dan penggalangan massa, yang amat diperlukan dalam sebuah pertarungan politik.
Dan untuk seorang Ahok, mungkin bisalah merujuk pada peribahasa lama: Mulutmu Harimaumu.
Kenyataanya, Ahok mendapat dukungan dari kelompok kelas menengah Jakarta biarpun komentar lepas seadanya kadang membuat orang lain perih. Cuma, seperti seorang kawan lagi, sudah lama kita-kita ini dipimpin orang yang santun, ramah, taat beragama, dan bergaya elegan tapi korupsi atau tidak megerjakan apa-apa selain menjaga segala sesuatu yang sudah berlangsung puluhan tahun terus berulang dan dinikmati oleh orang-orang yang sama.
Pertengahan tahun lalu itu kami melintas Jalan Sudirman, Kawan saya yang satu lagi ini sedang menyetir dan: “Kau lihat nggak bersihnya taman-taman itu,” katanya sambil satu tangannya menunjuk kehijauan pemisah jalan di tengah. “Ada 15,000 pasukan Oranye Ahok yang turun langsung ke jalan-jalan, makanya Jakarta jadi bersih kayak gini,” katanya.
Kemudian kami melewati pembangunan MRT dan dia menunjuk lagi: “Memang sekarang berantakan, tapi 2018 bereslah kemacetan ini.” Walau sudah tidak tinggal di Jakarta lagi, tapi saya cukup sadar bahwa kemacetan Jakarta tidak akan langsung terselesaikan dengan satu jalur MRT. Seperti membaca pikiran saya, “Kau ingat yang di Kuningan sama Ratu Plaza, cuma tiangnya saja yang dibangun. Kalau Ahok, jadi barang tu,” kata kawan saya sesama anak Medan itu.
Ketika saya tantang bahwa masalah utama Jakarta bukan urusan kosmetik seperti keindahan kota dan kebersihan jalan atau angkutan massal, tapi kemiskinan, ketimpangan, dan kriminalitas, kawan itu langsung menyambar, “Kalau membersihkan jalan saja kau tak bisa, mana pula bisa mengatasi kemiskinan.” Kawan itu rupanya merupakan pendukung berat Ahok, “Satu-satulah dulu…”
Terdiam juga saya. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menyelesaikan masalah Jakarta dalam satu kali sapu secara bersamaan. Tapi paling tidak -kata kawan tadi dan banyak orang lainnya- Ahok sudah membuat sesuatu -yang sebelumnya mungkin tak terpikirkan saja- bisa terjadi.
Di sini soalnya: antara komentar yang sering bikin orang perih namun yang turun tangan bekerja langsung untuk mewujudkan sesuatu atau yang sopan santun tapi cuma lontang-lantung menikmati kekuasaan.
Kalau di jaman Orde Baru dulu, pilihannya hampir pasti politisi yang tidak bikin heboh. Kini, ketika era reformasi pun sudah lewat, adalah masanya untuk mewujudkan sesuatu. Tapi apa iya?
Tak sabar rasanya menunggu hasil Pilkada DKI Jakarta ini, untuk memastikan apakah memang warga Jakarta memang lebih mementingkan citra atau kerja.
***