Catatan, edisi 372 November 2023
Urusan pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 sudah ramai dan meluas dibahas banyak orang, baik penentang maupun pendukungnya. Tapi jangan sampai bosan -apalagi menyerah- untuk menentang. Untuk memperkuatnya, mari merapatkan barisan #KamiMuak melawan ‘mereka’ para pendukung Prabowo-Gibran. Ada dua kubu yang jelas: ‘kami’ dan ‘mereka’. Bagi yang belum yakin akan pilihannya segeralah memutuskan -apapun itu- namun jangan coba-coba mendamaikan ‘kami’ dengan ‘mereka’.
Jika Pilpres 2014 dan 2019 menciptakan perpecahan di kalangan masyarakat yang harus didamaikan karena urusan sentimen identitas agama, maka perlawanan atas Prabowo-Gibran harus dibiarkan demi cita-cita demokrasi. Masalah intinya bukan sentimen semata tapi prinsip demokrasi, yang menjadi tulang punggung bagi masa depan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Cacat demokrasi Prabowo-Gibran sudah diungkap berulang-ulang dimana-mana dan harus tetap disebar terus, bahkan ketika kelak tahun 2024 nanti pasangan itu menang dan berkuasa. Tujuannya adalah agar selalu ada warga negara Indonesia yang tetap yakin bahwa demokrasi adalah cita-cita kemerdekaan sejak 78 tahun lalu.
Prabowo, Perintah Penculikan, dan Kekuasaan
Kubu ‘mereka’ selalu menegaskan tidak pernah ada keputusan hukum yang menyatakan Prabowo sebagai perwira tinggi militer, dulu, bersalah atau bertanggung-jawab atas penculikan dan hilangnya 13 pegiat demokrasi. Yang ada sebatas keputusan Dewan Kehormatan Perwira (Baca: KEP/03/VIII/1998/DKP). Jadi, kata ‘mereka’, cuma urusan etis atau administrasi: menggelar operasi di Tim-tim, Aceh dan Irja (Papua) maupun memerintahkan penangkapan yang bukan wewenangnya. Tapi keputusan itu secara tegas pula menyebutkan Prabowo melakukan dua tindak pidana. Salah satunya adalah: “Memerintahkan Dan Grup-4/Sandha Kopassus dan anggota Satgas Merpati serta Satgas Mawar untuk melakukan perampasan kemerdekaan orang lain (Psl.55 (1) ke 2 jo Psl.333 KUHP) dan penculikan (Psl.55 (1) ke 2 jo Psl.328 KUHP).”
Bayangkan, calon presiden ‘mereka’ adalah pelaku tindak pidana. Cuma banyak dari ‘kami’ dan juga ‘mereka’ yakin penegakan hukum di Indonesia masih bisa di-’cincai’. Bagaimanapun keputusan DKP tentang perilaku Prabowo yang seenaknya dan haus kekuasaan tampakanya tercemin kental pula dalam perilaku-perilaku berikutnya. Setelah kalah dari Konvensi Partai Golkar untuk menjadi capres, dia dirikan Partai Gerindra dan menjadi cawapres Megawati dari PDI-P dalam Pilpres 2009. Juga kalah.
Masuklah Indonesia ke Pilpres 2014, Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa didukung Koalisi Merah Putih. Semua orang masih ingat benih-benih perpecahan masyarakat yang dilempar baik oleh Koalisi Merah Putih dan lawannya Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Entah siapa yang memulai, tapi kubu Prabowo ikut bertanggung-jawab demi meraih kekuasaan. Cara begitupun, dia kalah lagi.
Kali ini Prabowo tidak terima dengan menolak Pilpres 2014 yang dianggapnya cacat hukum, tapi pasangannya, Hatta Rajasa, tak ikut saat meyatakan penolakan. Yang satu menerima, yang satu tak terima. Dengan alasan tak mudah menyerah, diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ketika gugatannya ditolak MK, masih ada lagi perlawanan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan ke PTUN serta Mahkamah Agung. Tak satupun yang berhasil.
Tuduhan kecurangan pemilu yang sepertinya cuma ‘pura-pura’ karena Prabowo mencalonkan diri lagi pada Pilpres 2019, berdasarkan sistem dan lembaga penyelenggara yang sama. Dia berpasangan dengan Sandiaga Uno, didukung Koalisi Indonesia Adil Makmur. Juga kalah lagi, dan juga menolak hasil perhitungan suara lagi. Kali ini dia tak menggugat secara hukum namun menyerukan, “Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakbenaran dan ketidakjujuran.”
Maraklah kerusuhan di Jakarta. Diawali protes pendukung Prabowo-Sandiaga di depan Bawaslu, unjuk rasa sempat lepas kendali pada 21-22 Mei 2019. Enam orang meninggal dan ratusan ditangkap. Sehari kemudian, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan melihat dan mendengar sendiri Prabowo menelepon sejumlah orang untuk menghentikan demonstrasi lanjutan setelah berlangsung rusuh dua hari. Belakangan Prabowo bertemu Presiden Jokowi sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan.
Jadi Prabowo, yang bertindak di luar wewenang dan melakukan tindak pidana, memprotes hasil Plipres tapi kemudian bergabung dalam pemerintahan yang terbentuk oleh hasil Pilpres, yang diprotesnya itu. Renungkanlah: sosok tanpa integritas dengan inkonsistensi seperti itulah yang mau memimpin Indonesia.
Selagi Anak Presiden
Mungkin giliran Prabowo membayar hutang dengan menerima putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, sebagai calon wakilnya. Sebutlah itu cuma spekulasi, tapi jelas kiprah politik Gibran mengandung unsur korupsi dinasti. Mundur ke belakang, bahkan bisnis Gibran pun mengandalkan jabatan bapaknya. Ada delapan bisnis kulinernya, termasuk Markobar, yang dibuka dan diperluas setelah Jokowi menjabat Presiden. Bisnis apa di dunia ini yang dipromosikan langsung oleh seorang presiden? Markobar, milik anak Presiden Republik Indonesia.
Caranya menjadi walikota Solo juga semata-mata mengandalkan kekuasaan bapak. Pencalonan Gibran sebagai calon walikota dari PDI-P, yang sudah pasti menang di Solo, memang bisa disebut urusan partai. Tapi dalam kasus Gibran, bapaknya yang menjabat presiden ikut campur tangan dengan memanggil Achmad Purnomo, calon awal walikota Solo. Jika bukan karena bapaknya, manalah mungkin seorang yang bernama Gibran Rakabuming bisa menyingkirkan pencalonan kader PDI-P. (Baca: Pro-demokrasi? Jangan Pilih Anak dan Mantu Presiden Jokowi).
Yang menghebohkan lagi -seperti yang banyak dikecam orang- demi pencalonan anak Presiden Jokowi itu maka UU Pemilu diubah oleh Mahkamah Konsitusi. Bukan soal batas 40 tahun yang menjadi masalah #KamiMuak tapi sidang yang serba kilat agar Gibran bisa mendaftar sebagai wakil presiden sebelum batas akhir pendaftarran 25 Oktober 2023. Sidang kilat untuk membuka jalan bagi Gibran itu dipimpin oleh pamannya, Ketua MK Anwar Usman. Begitulah sebuah kenyataan yang tak kalah berlebihannya dibanding kisah fiksi drama Korea.
Dan terbukti bahwa keputusan itu tidak etik karena Majelis Kehormatan MK mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Bayangkan seorang Ketua MK, yang mestinya menjadi tonggak utama dalam penegakan hukum, berperilaku sarat kepentingan. Tapi ‘mereka’ melihatnya sebagai pencapaian walau dengan cara apapun yang dihalalkan, dan selama Presiden Jokowi berkuasa di masa-masa akhirnya, ‘kami’ mengungkap kemuakan.
Pembenaran bahwa dinasti politik juga terjadi di negara-negara demokrasi -antara lain menyebut keluarga Gandhi dan keluarga Bush- sudah dibantah bahwa para penerus Gandhi dan Bush menapak karir lewat jalur politik. Sedang Gibran menjadi Walikota Solo dari PDI-P dan menyeberang ke Partai Golkar menjadi calon wakil presiden. Dia tidak perlu mengikuti jalur politik yang diperlukan menuju kekuasaan tapi selewengkan saja kekuasaan ayah dan paman selagi bisa. Jelas bahwa pendidikan politik diperlukan oleh seorang calon pemimpin agar paham bahwa politik bukan sekedar untuk berada di atas dan melihat ke bawah. (Lihat: Gibran lempar cendera mata dan uang ke khalayak umum)
Jadi Yang Mana?
Terserah, asal bukan Prabowo-Gibran.
Beberapa orang mengaku ragu memilih Ganjar-Mahfud karena terkait dengan PDI-P, yang dianggap meninggalkan prinsip sebagai partai ‘wong cilik.’ Itu soal yang masih bisa diperbaiki. Tahun 2024, PDI-P akan memilih kepengurusan baru, yang mungkin saja akan kembali ke misi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Dan banyak yang menolak Anies-Muhaimin, berhubung Anies menggunakan sentimen identitas agama saat Pilkada Jakarta. Tapi itupun masalah yang bisa diperbaiki karena begitu berkuasa, maka kompromi dengan banyak pihak harus ditempuh. Dan, saya yakin, NKRI dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika akan terus dipertahankan -terlepas siapapun presiden dan wakil presiden.
Jelas pula ada ‘mereka’ yang akan membujuk orang-orang agar memilih Prabowo-GIbran dan -melihat sepak terjang mereka selama ini- amat mungkin dengan menghalalkan segala cara. Tapi yakinlah, pasangan Prabowo-Gibran bermasalah dan karena itulah #KamiMuak.
***
Liston P Siregar, editor ceritanet.com
One Response