Catatan, edisi 392 Juli 2025
Cerita ini diawali dari tepian Sungai Bengawan Solo, sekitar tahun 2005. Saat itu seorang pengusaha mebel bernama Joko Widodo, atau yang kelak dikenal sebagai Jokowi, memulai langkah politiknya sebagai Wali Kota Solo.
Berpenampilan sederhana dan bermodal tebar senyuman, ia blusukan ke pasar, menyapa pedagang, dan duduk bersama warga di warung kopi. Citranya sebagai “orang biasa” dibangun melalui media arus utama. Langkah awal ini disorot besar oleh Solopos dengan memuat foto Jokowi merapikan Pasar Gede.
Ia memindahkan Pedagang Kaki Lima di jalan Veteran Solo tanpa kekerasan. Ia bercerita bahwa itu melalui proses panjang hingga 52 kali dialog. Malamnya, tayangan televisi lokal menyiarkan kegiatannya membenahi kota. Ia juga memanfaatkan radio berita sebagai panggung visi sederhananya untuk Solo yang lebih manusiawi.
Saat itu masyarakat masih mengandalkan koran pagi atau TV sebagai sumber informasi. Masyarakat terpikat. Jokowi adalah angin segar, jauh dari elit politik yang selama ini dikenal dan berkiblat pada gaya elitis politisi Jakarta.
“Coba dibikin berita yang bagus. Citra itu sangat penting,” kata Jokowi saat itu.
Rupanya berita di media itu membuatnya ketagihan. Ia sangat peduli citra. Di mobilnya selalu memuat beberapa puluh atau beberapa ratus kilogram beras yang dikemas kecil-kecil. Beras ini akan dibagikan kepada masyarakat yang dia kunjungi, tentu sambil berpose di depan kamera.
Belakangan, penuturan almarhum Sabandi Rewang Parto -tokoh pergerakan rakyat- menyebutkan bahwa semua yang ditampilkan Jokowi di media adalah palsu.
“Para PKL itu sebenarnya sudah selesai jauh hari. Tapi dibuat seakan-akan belum selesai dengan cara menggelar diskusi dan obrolan di Loji Gandrung,” kata Rewang.
Apa yang disampaikan Rewang ternyata juga disampaikan kepada pemikir Rocky Gerung.
Tahun bergulir. Pada 2012, Jokowi berminat masuk jenjang politik yang lebih tinggi. Ia lalu melangkah ke Pilgub DKI Jakarta. Jokowi membawa pelajaran dari Solo, pencitraan. Namun kali ini dengan tambahan senjata baru: media sosial. Twitter dan Facebook, yang baru meledak di Indonesia, jadi kanvas untuk melukis citranya sebagai “rakyat biasa” melawan Fauzi Bowo, petahana yang didukung koalisi besar.
Timnya cerdas, mereka mengunggah foto Jokowi di gang sempit Tanah Abang. Mereka memposting berita media arus utama di media sosial dengan tambahan narasi.
Salah satu postingan yang viral adalah saat ia membantu warga mengangkut karung beras ketika banjir. Momen ini membuat warganet terpukau. Apalagi masyarakat saat itu masih gagap dengan media sosial, sebuah gegar budaya digital. Literasi media yang rendah membuat mereka menelan narasi “Jokowi adalah kita” tanpa filter.
Bersama Ahok, pasangannya yang Tionghoa-Kristen, Jokowi jadi sasaran kampanye hitam berbasis SARA. Belakangan seorang kawan bercerita bahwa itu adalah playing victim, tim Jokowi sendiri yang awalnya melempar isu itu.
Media sosial yang awalnya menjadi media saling menyapa, bercanda, menjalin keakraban dengan orang baru, perlahan menjelma menjadi medan perang. Kemenangan Jokowi-Ahok membuktikan kekuatan digital, tapi juga menyingkap kelemahan masyarakat yang mudah terbawa narasi.
Saat sudah menjabat sebagai gubernur, Jokowi terjebak dalam echo chamber. Pendukungnya di Twitter mengulang kisah sukses Solo, seperti relokasi pedagang tanpa konflik, hingga ia tampak sempurna. Saat itu Jokowi lebih sibuk membangun citra di media sosial daripada bekerja sebagai gubernur.
Masuk gorong-gorong adalah salah satu konten yang terus dijaga algoritmanya. Untuk memperkuat ini, Jokowi mulai membayar aktivis media sosial. Sejak itu lahirlah pendengung politik lebih dikenal dengan istilah buzzer politik. Mereka bukan lagi relawan organik, melainkan akun berbayar yang memuji Jokowi dan menyerang lawan. Seorang buzzer dari masa itu, mengaku dibayar Rp500 ribu per minggu untuk membuat meme yang memuji Jokowi.
Rendahnya literasi media digital dan media sosial membuat masyarakat termakan narasi ini, tak mampu membedakan fakta dan propaganda.
Kisah berlanjut pada Pilpres 2014. Kali ini buzzer naik kelas dan menjadi bagian resmi kampanye. Berpasangan dengan Jusuf Kalla, Jokowi melawan Prabowo Subianto, sosok yang membawa dan membiayai kiprah politiknya di Pilgub DKI.
Berbagai kelompok Buzzer seperti Cakra dan Bravo menyebarkan narasi Jokowi adalah simbol demokrasi. Mereka juga membangun narasi bahwa Prabowo adalah simbol militeristik bergaya Orde Baru.
Twitter dipenuhi slogan “I stand on the right side”. Saat itu Prabowo mendengungkan nasionalisme dan menyebut Jokowi adalah “antek asing”.
Di sinilah polarisasi mulai mengkristal dengan istilah “cebong” dan “kampret”. Istilah “cebong” (berasal dari “kecebong”, anak katak) awalnya digunakan untuk menyindir pendukung Jokowi yang dianggap fanatik dan “berisik” di media sosial, dengan narasi populisnya.
Sementara “kampret” (kelelawar) dilekatkan pada pendukung Prabowo. Ini istilah untuk menyindir mereka sebagai pendukung Orde Baru yang “gelap” dan otoriter. Istilah ini lahir dari cuitan-cuitan warganet di Twitter sekitar 2013-2014, yang kemudian diamplifikasi buzzer kedua kubu.
Jokowi menang 53,15% suara, tapi polarisasi cebong-kampret mulai mengakar dan dirawat. Saat sudah menjadi Presiden buzzer menjadi bagian penting pemerintahan untuk mendukung citra positif. Jika ada suara kritis, mereka akan diserbu dengan caci maki. Kemudian buzzer yang terdidik mencoba membangun narasi tandingan. Namun ketika kalah perang narasi, lawan mereka ternyata langsung dicari oleh polisi dengan UU ITE. Warganet yang kritis terhadap Jokowi, seperti yang menyinggung kebijakannya, dilaporkan atas pencemaran nama baik, sebuah pola yang muncul sejak 2014.
Polarisasi cebong-kampret yang dirawat ini ternyata meledak pada Pilgub DKI 2017, saat Ahok tersandung kasus penistaan agama. Saat itu aktivis Islam membuat Gerakan 212. Saat itu dimanfaatkan pendukung kubu kampret. Tokoh-tokoh buzzer kelompok cebong, seperti Rudi Susanto alias Rudi Valinka dengan akun @kurawa, membela Ahok. Rudi saat 2015 mulai dikenal sebagai “Rudi Valinka #HOKI” di Twitter dan menulis A Man Called #Ahok.
Narasi itu jadi ujung tombak narasi pro-Jokowi. Twitter dipenuhi saling serang. Pendukung Jokowi melabelkan stigma “intoleran” kepada pendukung Anies Baswedan. Tuduhan ini dibalas dengan narasi bahwa Jokowi dan Ahok anti-Islam. Ketika narasi intoleran kalah perang, lagi-lagi polisi bertindak dengan bekal pasal pencemaran nama baik.
Jokowi yang kini presiden lalu memilih Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 untuk meredam isu agama. Langkah ini justru memperkuat persepsi bahwa ia memainkan politik identitas demi kekuasaan. Pola UU ITE berlanjut hingga akhir masa jabatan Jokowi pada Oktober 2024. Kritik terhadap kebijakannya, seperti pelemahan KPK atau proyek IKN, sering berujung laporan polisi.
Istilah “parcok” (paranoia cocoklogi) muncul di X untuk menyindir kecenderungan pemerintah mengaitkan kritik dengan konspirasi, lalu menjerat pelakunya dengan UU ITE.
Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, sinergi buzzer dan polisi benar-benar tak ada lawan. Nyaris tak ada suara kritis dari masyarakat sipil, akademisi maupun para aktivis. Media massa tak ada yang menulis hal buruk tentang pemerintahan Jokowi.
Menjelang pemilu 2024, baru kemudian banyak suara kritis. Revisi UU KPK, pengesahan RUU Omnibus Law, IKN dan lainnya mulai disuarakan lebih keras. Meski demikian, para buzzer masih mendapat anggaran dan mencoba melawan narasi para cendekiawan.
Uniknya, setelah Jokowi lengser, ia mewariskan kelompok-kelompok relawan dan para buzzer untuk merawat polarisasi. Kali ini dimanfaatkan oleh Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya.
Kelompok cebong berganti wajah, tapi pelakunya sama. Maka muncullah istilah “Ternak Mulyono” untuk para buzzer dan pendukung fanatik Jokowi menggantikan “cebong”. Kelompok oposisi kini diserang kelompok “Ternak Mulyono” dengan label “barisan sakit hati”, HTI juga FPI.
Istilah relawan juga bergeser definisinya. Relawan awalnya bermakna seseorang atau sekelompok orang yang secara sukarela, tanpa paksaan atau imbalan, memberikan waktu, tenaga, atau keahlian mereka untuk membantu orang lain atau suatu organisasi dalam melakukan kegiatan tertentu. Mereka bertindak atas dasar kesukarelaan dan kepedulian terhadap orang lain. Saat ini bergeser menjadi jembatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi lapangan kerja.
Para buzzer dan relawan seperti Projo, dipimpin Budi Arie Setiadi, dan relawan seperti Gojo, tetap aktif. Mereka kini bertugas memoles citra Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi yang jadi wakil presiden. Mereka menyebarkan narasi “IKN makin indah” atau “Gibran pemimpin visioner”. Meski IKN bermasalah dan Gibran dikritik karena tidak kompatibel dengan tugas kenegaraan sebagai Wapres, namun terus dijaga citranya.
Pada aksi demonstrasi Surabaya Agustus 2024 ada yang membawa spanduk “Lawan Mulyono dan Kroninya”. Aksi itu menunjukkan adanya penolakan terhadap kelompok Jokowi. Ini adalah kabar baik bagi buzzer yang dipelihara karena berarti ada proyek baru, pemasukan baru. Maka para buzzer yang dilabeli Ternak Mulyono menuduh demonstran sebagai “penghianat bangsa” di X, sementara kritik terhadap Gibran atau IKN kerap berujung laporan UU ITE.
Jokowi memulai dengan citra sederhana di Solo benar-benar menjelma menjadi arsitek polarisasi digital. Gegar budaya media sosial dan rendahnya literasi publik dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya, mempertahankan kekuasaan dan membangun dinasti. Ia rajin mengundang masyarakat yang dimobilisasi oleh relawannya. Tujuannya agar tetap dalam frame kamera.
Kemudian para buzzer dan relawan itu kini diwariskan pada Gibran. Jika tak ada isu besar, para buzzer ini melempar isu kontroversial lalu menghilang, meninggalkan perpecahan masyarakat.
Puncak pencapaian para buzzer peliharaan ini adalah jabatan strategis. Kini di Indonesia pasca-Jokowi, jabatan tinggi tak lagi soal integritas, melainkan soal menjilat dan menjadi buzzer.
Warisan Jokowi bukan hanya infrastruktur, tapi masyarakat terbelah, terjebak dalam gegar budaya digital. UU ITE dan polisi menjadi penjaga kekuasaan, sementara cebong, kampret, atau Ternak Mulyono -apa pun namanya- tetap dimainkan oleh pelaku yang sama.
***
Edhie Prayitno Ige, bapak satu anak, pecinta anggrek gratisan. Lahir di Muntilan hidup di Semarang.